DUNIA PEMERINTAHAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH TANPA

IDEOLOGI UNTUK RAKYAT

OLEH: KISWAN

Saya mencoba memaparkan bagaimana karakteristik objektif dari kebijakan pemerintah di Indonesia, dari ulasan ini, saya sangat khawatir nanti kita bisa simpulkan bahwa kebijakan-kebijakan negara yang terwujud secara konkrit dalam APBN hanyalah hasil negosiasi politik elite. Jangankan bicara soal ideologi sebagai basis butir-butir anggaran tersebut, mencari indikasi adanya partisipasi dan keberpihakan pada rakyat dalam penyusunan APBN merupakan hal yang sia-sia untuk kita lakukan.

Inilah pangkal dari persoalan yang kerap terjadi dan muncul dalam hubungan pemerintah dan warganya di negara kita. Negara diatur dan dikelolah oleh orang-orang yang mengabaikan partisipasi dan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan juga tidak berbasis ideologi kerakyatan. Maka, kebijakan-kebijakan yang diputuskan adalah wujud interpretasi dari preferensi pribadi actor-aktor pengambilan keputusan kebijakan negara. Kebijakan negara bukan wujud interpretasi dari sebuah grand design ataupun rencana jangka panjang sebuah pembangunan suatu negara yang mengemban sebuah pembangunan suatu negara yang mengemban amanah rakyat. Posisi hubungan pemerintah dengan warganya menjadi asimetris. Warga tidak berdaya untuk menuntut hak-haknya dipenuhi oleh negara.

Tentunya, ini pun berimplikasi pada minimnya partisipasi, keberpihakan, dan ketiadaan ideologi di dalam kebijakan di bidang pendidikan dan alokasi anggaran untuk pendidikan dalam APBN. Dengan demikian, apabila saya di minta menjawab bagaimana pendidikan seharusnya berperan dalam situasi seperti sekarang ini? Jawaban saya adalah pendidikan di Indonesia, dari mulai pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi haruslah secara tegas diarahkan untuk melahirkan anak-anak didik yang terpelajar dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap nasib anggota masyarakat yang masih terpinggirkan. Sejak dini, anak-anak didik harus dikenalkan dengan bagaimana seseorang memiliki pendapat, sikap, dan pilihan yang tegas terhadap nasib orang-orang miskin disekitarnya ,dengan demikian. Di jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa dapat di ajarkan bagaimana memiliki sebuah ideologi dalam bersikap dan mengambil pilihan tindakan demi kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Di harapkan dimasa depan, produk pendidikan di Indonesia adalah orang-orang yang berpihak dan memiliki basis ideologi yang jelas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Bukan seorang yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan kelompok.